Legal Standing Penggugat Sebagai Dasar Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard “( Studi Putusan Nomor : 007/G/2017/PTUN.Smg )”

Legal Standing merupakan hak gugat yang dimiliki seseorang atau badan hukum Perdata untuk tampil di Pengadilan sebagai Penggugat, ketentuan mengenai Legal Standing diatur didalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Penelitian ini bersumber pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 007/G/2017/PTUN.Smg, bertujuan untuk mengetahui cara menentukan Legal Standing Penggugat di dasarkan pada adanya kepentingan hukum Penggugat di Peradilan Tata Usaha Negara, serta untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim mengenai pertimbangan dalam menentukan Legal Standing Penggugat sebagai dasar Amar Putusan Niet Onvankelijkeverklaard. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah prespektif dengan menggunakan data sekunder yang disajikan dengan deskriptif dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa gugatan tidak diterima (Niet Onvankelijkeverklaard) disebabkan Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing karena Para Penggugat tidak mampu membuktikan adanya kepentingan hukum terhadap objek sengketa yang di gugat. Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing sehingga dalam amar putusannya hakim memutus Gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkeverklaard)